~ Dari pengagum menjadi penentang
Mari kita mulai kisah ini dari 4 September 1976, tepat ketika Hasan memasuki usianya yang ke-46.
Ini tanggal yang jarang dirujuk tapi inilah tanggal penting jejak perjalanan hidupnya. Jalan panjang yang kelak mewarnai Aceh berdekade-dekade kemudian–bahkan hingga hari ini.
4 September 1976. Hasan memulai perjalanan panjang dari New York.
Inilah penerbangan yang memulai jalan pulangnya ke Aceh. Bukan hanya sebatas pulang, tapi pulang untuk menggerakkan spirit patriotisme keacehan. Pulang untuk melaksanakan misi yang ia percaya sebagai tugas mulia yang telah ditakdirkan untuknya.
Tentu saja itu bukan penerbangan langsung satu arah. Dari New York Hasan singgah di Seattle, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Tokyo. Dari Tokyo kemudian ia kembali singgah di Hongkong.
Kemudian terus lanjut ke titik-titik persinggahan selanjutnya ke arah selatan. Hasan baru tiba di Aceh setelah dua hari mengarungi Selat Malaka pada 30 Oktober 1976.
Bahwa perjalanan itu membutuhkan waktu dua bulan adalah hal lain dan tak lagi begitu relevan.
Lagi pula, jika Anda kembali untuk menggerakkan revolusi, Anda mungkin akan butuh banyak waktu untuk singgah di banyak tempat dan menemui banyak orang untuk melakukan konsolidasi.
Lantas mengapa 4 September, mengapa tanggal ini?
Di dalam memoir The Price of Freedom; The Unfinished Diary of Teungku Hasan di Tiro, Hasan menulis, satu hari ia nyaris mati di puncak Mount Rainier, sebuah gunung di selatan-tenggara Seattle, Amerika Serikat.
Tapi bukan kematian itu yang membuat dirinya takut, melainkan kehidupan yang tak diperjuangkan untuk tanah moyangnya.
Bukan kematian yang ia pedulikan, tapi penyesalan bahwa ia belum memenuhi takdirnya sebagai penerus perjuangan bangsanya.
Hasan selamat. Gunung bersalju itu tak merenggut nyawanya.
Tapi kemudian ia kembali berada di ambang kematian sekitar satu tahun kemudian. Ketika itu, jet pribadi yang ia tumpangi bersama tiga koleganya mengalami kegagalan mesin.
Jet empat bangku itu kembali tak merenggut hidup Hasan meski mereka harus melakukan pendaratan darurat di landasan pacu yang berdebu.
Orang bilang momen-momen dekat kematian adalah momen yang merefleksikan ulang arti kehidupan. Di titik inilah kita mengenang jejak-jejak yang kita tinggalkan.
Di titik ini, dalam kepasrahan terhadap garis takdir antara hidup dan mati, kita mungkin akan memohon kesempatan kedua untuk melakukan apa yang harusnya kita lakukan tapi selama ini kita abaikan.
Saya akan sok tahu jika menyimpulkan inilah moment of truth dalam kehidupan Hasan, sebuah titik balik yang mengubah persimpangan hidupnya secara drastis.
Tapi dalam catatan hariannya Hasan dengan anggun menulis seperti ini: “Dalam diam saya berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan kami. Saya bersumpah jika kami selamat, saya akan langsung pulang ke Aceh untuk memenuhi kewajiban saya.”
“Itulah hari ketika saya menetapkan deadline saya: Saya harus kembali ke Aceh untuk memenuhi kewajiban ini tidak lebih telat dari hari ini, 4 September 1976!”
Baca Juga: Surat Kaleng 1949, Pandora di Balik Heroisme Aceh
Kutipan dalam dua paragraf di atas adalah percikan potongan catatan harian Hasan selama memimpin Gerakan Aceh Merdeka. Catatan harian setebal 238 halaman itu terbit di London tahun 1981.
Catatan ini memuat kepingan perjalanan Hasan selama menggerakkan organisasi pemisahan diri paling merepotkan dalam sepanjang sejarah Indonesia.
Di dalamnya terangkum upaya rekonstruksi sejarah terhadap nasionalisme keacehan, perenungan terhadap eksistensialisme, hingga catatan-catatan pinggir dalam perjalanan sejarah Aceh lainnya–tentu saja dalam versi Hasan.
Hasan mendirikan GAM dua bulan setelah ia tiba kembali di Aceh.
Di belantara Gunong Halimon, bersama sejumlah pengikutnya yang terdiri dari cendekia muda dan eks Darul Islam Daud Bereueh, Hasan mengucapkan proklamasi kemerdekaan pada 4 Desember 1976.
Tanggal ini dipilih sebagai alasan simbolis dan historis sekaligus, untuk mengenang kematian Teungku Tjhik Maat di Tiro pada 3 Desember 1911, yang oleh Belanda dianggap sebagai momentum kemenangan Kerajaan Belanda terhadap perlawanan rakyat Aceh.
Dari sinilah kemudian sejarah Aceh kontemporer kembali dipenuhi dengan isak tangis dan darah. Pemerintah Indonesia merespon manifestasi penentuan nasib sendiri ini dengan wajah bengis.
Tentara dan bedil dikirim Jakarta untuk memburu Hasan dan pengikutnya. Meski beberapa tokoh GAM ditumpas saat itu, Hasan berhasil kabur ke luar negeri pada 1979.
Dari luar negeri Hasan melanjutkan perjuangan. Ia tahu gerakan ini tak akan mendapat gema jika tak memperoleh dukungan internasional.
Salah satu pencapaian penting dalam gerakan Hasan adalah ketika ia berhasil mendapat kepercayaan Muammar Khadafi. Bahkan konon, Hasan didapuk menjadi ketua lembaga nonstruktural yang menjadi penasehat politik mantan Perdana Menteri Libya itu.
Hubungan inilah yang membuat Hasan mampu menyusupkan anak-anak muda Aceh ke Maktabah Tajura. Di sini mereka mendapat pelatihan militer ala Libya yang cukup disegani ketika itu.
Anak-anak muda inilah yang menjadi tulang punggung Gerakan Aceh Merdeka selama berdekade-dekade kemudian.
Selama periode 80-an hingga 90-an, Hasan aktif berbicara di berbagai forum dunia. Termasuk forum UNPO yang menjadi semacam lembaga PBB bagi ’negara’ yang tak memiliki kedaulatan.
Hasan aktif mengampanyekan semangat antiimperialisme dan antikolonialisme, bergandengan tangan bersama gerakan penentuan nasib sendiri dari berbagai belahan dunia.
Di dalam negeri, perjuangan Hasan menuntut harga yang sangat mahal. Suara bedil demi bedil meletup. Kematian demi kematian membayangi. Daerah Operasi Militer atau DOM membuat Aceh menjadi palagan yang tidak seimbang.
Tapi gerakan Hasan toh tetap berjalan diam-diam dalam ruang kesadaran masyarakat Aceh. Misi penyadaran sejarah Hasan berlanjut melalui pamflet-pamflet yang dicetak secara rahasia dan kampanye dari mulut ke mulut oleh anak-anak ideologisnya.
Selanjutnya adalah sejarah.
Gerakan ini mekar setelah menemukan momentum kejatuhan Soeharto. Namun momentum ini tak bertahan lama karena Pemerintah RI kembali mengirim balatentara melalui operasi Darurat Militer pada 19 Mei 2003.
Aceh kembali menjadi medan perang. Darah bersimbah dan kematian menjadi bayang-bayang yang bisa merenggut jiwa seorang anak manusia secara acak, kapan dan di mana saja.
Lalu datang tsunami. Lalu MoU Helsinki disepakati. Jalan panjang Hasan untuk merebut kembali ‘old state’ yang jatuh dalam ‘kolonialisasi’ Indonesia berakhir dengan kesepakatan damai.
Aceh tak merebut status sebagai ‘state’ sebagaimana yang dicita-citakan Hasan. MoU itu memberikan kewenangan di semua sektor publik, kecuali bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, serta kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama.
Inilah kewenangan yang hampir setara dengan yang dimiliki negara-negara bagian dalam sistem federasi.
Baca Juga: Surat dari Aceh untuk 32 Saudaranya
Apakah Hasan seorang separatis sejak alam pikiran?
Pertanyaan ini menarik karena jika kita melihat riwayat perjalanan pemikiran seorang Hasan, yang saat usia mudanya adalah republiken sejati.
Ketika kabar Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan dari Belanda tiba ke Aceh, keluarga besar Hasan termasuk pihak yang menyatakan kesetiaannya kepada Indonesia.
Hasan bahkan bergabung dengan organisasi Badan Pemuda Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada fase-fase awal kemerdekaan dengan semangat mempertahankan Republik dari agresi militer Belanda.
Hasan bahkan ikut mengibarkan bendera merah putih di kampung halamannya di kawasan Tanjong Bungong, Pidie.
Hasan muda juga dikenal sebagai motor penggerak Pelajar Islam Indonesia atau PII di Aceh; sebuah organisasi yang jelas-jelas mengusung spirit nasionalisme keindonesiaan.
Pada awal 1948, Hasan menjadi staf Wakil Perdana Menteri II Syafruddin Prawiranegara dan kemudian ikut memandu Syafruddin saat menyiapkan Kutaradja (Banda Aceh) sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
Saat itu, eksistensi Indonesia sebagai negara yang baru menetas sedang kritis-kritisnya karena Agresi Militer Belanda II.
Sederet fakta sejarah menunjukkan bahwa sepertiga awal hidup Hasan didedikasikan untuk Indonesia. Ia adalah seorang nasionalis secara utuh seluruh.
Ketika Daud Bereu’eh memimpin pergolakan DI/TII Aceh pada tahun 1953, Hasan masih berada di New York untuk melanjutkan studi Politik dan Hukum Internasional di Columbia University.
Ketika itu ia bahkan bekerja sambilan sebagai staf Perutusan Tetap Indonesia di PBB. Mewakili Indonesia, negara yang kelak ditentangnya habis-habisan.
Perubahan sikap Hasan tampaknya mulai terjadi pada pertengahan 50-an. Ketika itu Soekarno bersama rezimnya menjawab suara-suara ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dengan tindakan represif.
Salah satunya adalah pengiriman balatentara untuk mengatasi DI/TII yang merebak di beberapa wilayah.
Rasanya ada satu kejadian penting yang patut disinggung dalam kaitan perubahan pola pandang Hasan terhadap Republik dan Aceh.
Kejadian itu adalah pembantaian masyarakat di Pulot Cot Jeumpa, Aceh Besar, oleh tentara Indonesia pada 26 Februari 1954.
Sekitar 100 masyarakat (versi lain menyebut 92) dijejerkan di tepi pantai dan kemudian peluru tumpah ruah menubruk badan mereka. Hanya satu yang selamat.
Pembantaian ini dilakukan sebagai aksi balas dendam karena dua pekan sebelumnya 12 tentara ditembak oleh gerilyawan DI/TII.
Karena tentara gagal menemukan persembunyian gerilyawan, amarah ditumpahkan kepada masyarakat yang dianggap melindungi kelompok tersebut.
Hasan merespon kasus ini dengan mengirimkan ultimatum kepada pemerintah Indonesia. Ia menuding pemerintah melakukan percobaan genosida di Aceh. Tentu saja ultimatum ini ditolak keras.
Ali Sastromidjoyo yang saat itu menjadi Perdana Menteri balik meminta Hasan pulang ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan ultimatumnya kepada pemerintah.
Hasan menolak. Dari sinilah riwayat pembangkangan Hasan bermula. Alih-alih menerima permintaan Ali, Hasan menjawab perintah itu dengan mendaftarkan diri sebagai Duta Besar Negara Islam Indonesia di PBB, di bawah mandat Daud Beureueh.
Ali menjawab aksi Hasan dengan pencabutan paspor. Ini membuat Hasan berstatus stateless alias tanpa kewarganegaraan.
Karena hal yang sama pula Hasan sempat mendekam di penjara Amerika meski kemudian dibebaskan karena ada yang menjamin kebebasannya.
Tapi sikap ini belum sepenunya melunturkan nasionalisme Hasan untuk Indonesia.
Pada 1958 ia merilis buku Demokrasi untuk Indonesia. Di dalam buku ini Hasan mengkritik sistem negara kesatuan yang ia sebut tak cocok untuk Indonesia.
Hasan menawarkan konsep federasi, konsep yang sama yang ditawarkan oleh Amien Rais tiga puluh tahun kemudian.
Tapi konsep federasi ini sendiri juga tampaknya tak cukup lagi bagi Hasan beberapa tahun setelah itu. Dinamika pemikirannya bergerak semakin progresif.
Pada 1965, ia menerbitkan edaran tipis 28 halaman dengan judul Masa Depan Politik Dunia Melayu.
Edaran ini dengan jelas menampilkan pergesekan pemikiran Hasan dengan konsep Indonesia sebagai sebuah negara.
Dalam edaran ini ia terang-benderang ia menyebut ‘Indonesia-Jawa’ dan menyatakan posisi pemerintah Indonesia di Aceh dan daerah-daerah lain di luar Jawa sebagai ‘kolonialis’ layaknya Belanda.
Ia juga menyeru ‘putera-putera Aceh-Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan lain-lain’ bangkit dan ‘menyuruh kaum kolonialis Jawa itu pulang ke negerinya sendiri.’
“Apa yang sudah terjadi di kepulauan kita selama 20 tahun ini (1945-1965) bukanlah penghapusan dari kolonialisme yang telah didirikan oleh Belanda itu,” demikian Hasan menulis dalam salah satu bagian dari edaran tersebut.
“Yang berubah hanyalah orang-orang yang menduduki istana-istana di Jakarta dan Bogor.”
“Apa yang sudah terjadi sebenarnya hanya pertukaran nama-nama pegawai seorang Belanda bernama Hubertus Van Mook telah diganti seorang Jawa bernama Sukarno atau Suharto.”
“Sedang seluruh sistem penjajahan Belanda dalam bentuk keluasan dan kesatuan daerahnya, dalam bentuk susunan politik dan administrasinya, semuanya pada dasarnya dipelihara bulat-bulat sebagai semula.”
Beberapa sumber sejarah menyebut Hasan sebenarnya mencoba berkorespondensi dengan beberapa tokoh Melayu yang dianggap segendang-sepenarian dalam pemikiran dengannya.
Hanya saja, kelihatannya, gagasan ini tak mendapat cukup sambutan positif untuk melakukan gerakan aksi politik yang nyata bersama-sama.
Yang terjadi kemudian adalah Hasan berfokus kepada Aceh sebagai episentrum gerakannya.
Ia telah berubah dari Hasan yang republiken, Hasan yang menuntut federasi, Hasan yang menawarkan persatuan bangsa Melayu, hingga Hasan yang memfokuskan nasionalismenya untuk Aceh semata.
Perubahan pikiran inilah yang kemudian mendorong perjalanan Hasan tiba pada persimpangan paling tajam dalam hidupnya.
Persimpangan 4 September ’76 ketika ia memutuskan kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun tinggal di Amerika.
Persimpangan 4 Desember yang membuatnya menjadi tokoh paling besar dalam sejarah Aceh kontemporer.
“Bukan kematian yang saya takutkan. Tapi penyesalan karena tidak melakukan apa yang harusnya saya lakukan untuk untuk bangsa dan rakyat saya, sebelum saya mati.”
“Saya tidak begitu peduli jika saya harus mati pada hari itu, tapi saya takut jika saya mati saya belum sempat melakukan apa yang saya pikir menjadi tujuan hidup saya.”
Itu adalah penggalan kalimat Hasan ketika mengenang dirinya yang hampir mati di puncak Mount Rainer. Adalah sebuah keajaiban ketika Hasan mengingat kalimat tersebut ia justru sedang berada di dalam jet pribadi yang kemudian tiba-tiba oleng karena gagal mesin.
Dua momen itu berhasil Hasan lalui. Ia hidup dan kemudian memenuhi sumpahnya. Ia pulang ke tanah kelahirannya untuk memulai sebuah gerakan yang ia yakini adalah bagian dari takdirnya sebagai penerus keluarga darah biru ‘Di Tiro’.
Dari dua momen dekat dengan kematian ini, Hasan kemudian begitu akrab dengan momen yang dekat dengan kematian yang lain.
Sepanjang riwayat pemberontakan sendiri Hasan pernah setidaknya diklaim lima kali tewas oleh Pemerintah Indonesia.
Hasan juga pernah menderita sakit keras yang membuatnya dirawat selama berbulan-bulan di rumah sakit Swedia pada tahun 1995–sebuah episode yang jarang terdengar dalam narasi hidup Hasan Tiro.
Namun kematian adalah akhir perjalanan setiap anak manusia di dunia. Pada 3 Juni 2010, 10 tahun yang lalu, Hasan akhirnya benar-benar menghadap ilahi di negeri kelahirannya sendiri.
Tapi setidaknya dia sudah memenuhi sumpahnya. Hasan meninggalkan segala kenyamanan hidup sebagai pengusaha dengan relasi bisnis kelas atas.
Dia juga meninggalkan seorang anak berusia enam tahun yang sedang tumbuh lucu-lucunya dan seorang istri berkebangsaan Eropa, untuk hidup dalam hutan Aceh yang gelap dan muram untuk misi yang ia percayai sebagai gerakan ‘penyadaran sejarah’ atas entitas bangsanya.
Perjuangan Hasan mungkin tak sepenuhnya berhasil, tapi juga tak sepenuhnya gagal. Aceh hari ini dibentuk, salah satunya, oleh hasil perjuangan Hasan dan anak-anak ideologisnya.
Ia memang tak pernah melihat bangsanya merdeka sebagai sebuah negara, sebagai sebuah ‘old state’ yang dengan kukuh ia perjuangkan.
Tapi setidaknya ia telah memilih jalan kemerdekaannya sendiri, seperti yang ia tabalkan dalam buku diarinya itu: orang Aceh tahu “bagaimana harus hidup”, dan “kapan harus mati.”
Dengannya ia telah menjadi manusia merdeka, dalam artian yang sesungguh-sungguhnya.
Diperbarui pada ( 3 Maret 2024 )
One thought on “Menjadi Manusia Merdeka; Sebuah Ode untuk Hasan Di Tiro”