BNOW ~ Maia Sandu dilantik sebagai presiden Republik Moldova pada Kamis, 24 Desember 2020. Sandu, 48 tahun, menjadi presiden wanita pertama dan presiden keenam negara yang terletak di sudut timur laut wilayah Balkan itu.
Saat berbicara pada upacara pelantikan di ibu kota Chisinau, Sandu berterima kasih kepada semua pemilih dan mengharapkan dukungan di masa depan.
“Saya dengan hormat meminta kita semua untuk terus berjalan bersama. Saya punya rencana besar untuk negara kita, tapi saya tidak bisa membuatnya sendiri, saya butuh bantuan Anda.”
Menurut undang-undang Moldova, presiden menjabat sejak saat pelantikan. Sandu, yang dipandang sebagai kandidat pro-Barat, memenangkan putaran kedua pemilihan presiden pada 16 November.
Dia mengumpulkan lebih dari 57 persen suara. Sementara saingannya, mantan Presiden Igor Dodon yang pro-Rusia menerima sekitar 42 persen suara.
Sandu berjanji selama kampanye kepresidenannya untuk memerangi korupsi endemik di Moldova. Kampanye tersebut dikritik media-media Rusia yang umumnya tidak menyukai sosok Sandu.
Selain sebagai presiden wanita pertama Moldova, Maia Sandu juga kepala negara pertama yang memiliki kewarganegaraan asing. Dia juga warga Rumania, negara yang menolak meratifikasi perjanjian perbatasan dengan Moldova.
Ekonom Bank Dunia
Sandu bekerja untuk Bank Dunia selama dua tahun setelah lulus dari John F. Kennedy School of Government di Harvard University pada 2010. Dia menjabat Menteri Pendidikan Moldova sejak 2012 hingga 2015 dan perdana menteri dari Juni hingga November 2019.
Dalam pidato pelantikannya, Sandu mengkritik Perdana Menteri Ion Chicu yang menurutnya gagal dalam upaya memerangi virus corona.
“Pandemi membuat kita memiliki lembaga negara yang lemah, tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka. Negara meninggalkan dokter sendirian dalam menghadapi krisis. Pemerintah ini tidak melakukan apa pun untuk menyelamatkan ekonomi dan lapangan kerja.”
Adapun Chicu yang memimpin pemerintahan pro-Rusia sejak November 2019, mengajukan pengunduran diri sehari sebelum pelantikan Sandu. Chicu sekutu dekat Igor Dodon. Pemerintahnya hanya menguasai 51 dari 101 kursi di parlemen Moldova.
Presiden baru dapat membubarkan parlemen jika perdana menteri mengundurkan diri dan ada dua upaya gagal untuk menemukan penggantinya.
Selama pidatonya, Sandu berbicara dalam bahasa Rusia, kemudian Ukraina dan Gagauz.
“Apapun bahasa yang Anda gunakan, saya berjanji menghormati Anda dan Anda dapat mengandalkan saya. Saya akan melawan mereka yang merampok kami dan membawa kami ke dalam kemiskinan. Saya akan bertindak demi kepentingan semua warga negara untuk meningkatkan standar hidup.”
Sandu berjanji membawa negara itu keluar dari isolasi internasional. “Saya akan menjadi presiden integrasi Eropa, yang akan memimpin negara keluar dari isolasi internasional dan mengubahnya menjadi mitra asing.”
Sementara itu, sejumlah pengamat menilai, masa depan hubungan Moldova dan Rusia akan sangat bergantung pada apa yang bisa dicapai Sandu.
Vladimir Socor, analis dari Jamestown Foundation di Washington, menilai Sandu akan menandai perubahan mendasar bagi Moldova.
Pertama kali dalam sejarah pasca-Soviet, kata dia, Moldova memiliki presiden teknokratis berpendidikan Barat yang mampu berkomunikasi secara langsung dan sejajar dengan para pemimpin Eropa dan dengan para pemimpin internasional pada umumnya.”
Alexey Navalny, pemimpin oposisi Rusia yang pulih di Jerman setelah diracuni dengan novichok memberi selamat kepada Sandu.
Negara Termiskin Eropa
Moldova salah satu negara termiskin di Eropa. Diperkirakan hampir 1,2 juta penduduknya tinggal di luar negeri.
Cikal bakal Moldova adalah Bessarabia, wilayah integral dari kerajaan Rumania di Moldavia hingga 1812 yang kemudian diserahkan ke Rusia oleh Kekaisaran Ottoman. Bessarabia tetap menjadi provinsi Kekaisaran Rusia hingga Perang Dunia I.
Setelah Perang Dunia II menjadi Republik Sosialis Soviet Otonomi Moldavia, salah satu republik di bawah Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh pada Agustus 1991, republik ini mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Moldova. Lalu pada 1992 menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.