BNOW ~ Twitter menghapus postingan dari kedutaan besar China di Washington yang menghina Muslim Uighur. Tweet itu menyebut wanita Uighur telah “dibebaskan” oleh Partai Komunis China sebagai bagian dari “proses pemberantasan ekstremisme”.
“Studi menunjukkan dalam proses pemberantasan ekstremisme, pikiran wanita Uighur di Xinjiang dibebaskan dan kesetaraan gender serta kesehatan reproduksi dipromosikan. Membuat mereka tidak lagi menjadi mesin pembuat bayi. Mereka lebih percaya diri dan mandiri,” cuit akun @ChineseEmbinUS, Kamis pekan lalu.
Penyebutan wanita Muslim Uighur “tidak lagi menjadi mesin pembuat bayi” jelas sangat melecehkan. Awalnya, juru bicara Twitter mengatakan tweet itu tidak melanggar kebijakan mereka. Namun, pada Jumat malam, tweet tersebut menghilang, diganti dengan pemberitahuan “tweet ini melanggar Peraturan Twitter.”
“Setelah peninjauan lebih lanjut, kami telah mengambil tindakan terhadap tweet ini karena melanggar aturan kami terhadap dehumanisasi,” ujar juru bicara Twitter kepada Arstechnica pada Jumat malam. “Kami melarang dehumanisasi sekelompok orang berdasarkan agama, ras, atau etnis, di antara kategori lainnya.”
Postingan itu ditautkan ke artikel dari media milik pemerintah, China Daily, yang mengutip hasil riset Pusat Penelitian Pembangunan Xinjiang.
Riset itu mengklaim penurunan angka kelahiran dan tingkat pertumbuhan populasi alami di Xinjiang sebagai akibat dari pemberantasan ekstremisme agama.
Otoritas China bersikeras perubahan itu tidak disebabkan oleh sterilisasi paksa terhadap populasi Uighur, seperti yang diklaim beberapa peneliti asing.
Salah satunya, peneliti Jerman Adrian Zenz yang mengkhususkan diri meneliti di Xinjiang dan Tibet dengan memeriksa dokumen pemerintah China. Hasil penelitiannya telah memantik kemarahan media-media pemerintah China.
Sterilisasi Paksa Ribuan Wanita
Banyak fakta juga ditemukan pihak lain yang memperlihatkan betapa represifnya rezim Xi Jinping terhadap minoritas Muslim di barat laut Xinjiang.
Beberapa tahun terakhir, Partai Komunis China yang berkuasa meningkatkan tindakan keras terhadap etnis minoritas Muslim di wilayah Xinjiang, termasuk mengeluarkan aturan pelarangan jilbab dan jenggot panjang.
Selain itu, penahanan massal sekitar satu juta orang, pengawasan ketat terhadap manusia dan aktivitas digital, penindasan aktivitas keagamaan, penghancuran situs-situs keagamaan, kerja paksa, dan sterilisasi paksa terhadap perempuan.
Para ahli mengatakan kebijakan itu sama dengan genosida budaya. China menolak tuduhan itu dan mengatakan kamp penahanan tersebut sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama dan terorisme.
Investigasi Associated Press atau AP yang dirilis pada Juni 2020 menemukan pemerintah China memaksa aborsi, pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim dan sterilisasi terhadap ratusan ribu wanita Uighur. Beberapa ahli dan aktivis pembela hak asasi menyebut tindakan-tindakan itu sebagai bagian dari “genosida demografis”.
Wanita yang menolak tindakan pengendalian kelahiran itu atau memiliki anak lebih dari jumlah yang diperbolehkan (tiga anak per keluarga), dikirim ke kamp penahanan. “Polisi menggerebek rumah-rumah, menakutkan para orang tua saat mereka mencari anak-anak yang disembunyikan.”
Pada September, seorang wanita Uighur bernama Sidik mengatakan kepada Guardian bahwa dia dipaksa memasang IUD pada usia 47 tahun, dan disterilkan tiga tahun kemudian.
AP menemukan angka kelahiran turun lebih dari 60 persen antara 2015 dan 2018 di sebagian besar wilayah Uighur, seperti di Hotan dan Kashgar.
Temuan itu didasarkan pada statistik pemerintah, dokumen negara, dan wawancara dengan 30 mantan tahanan, anggota keluarga, serta mantan instruktur kamp penahanan.
Statistik ini telah diketahui selama berbulan-bulan. Namun, pemerintah China tidak mengaitkannya dengan program “pemberantasan ekstremisme”.
Menanggapi artikel CNN tentang temuan serupa, pemerintah China mengatakan penurunan angka kelahiran disebabkan oleh “implementasi kebijakan keluarga berencana yang komprehensif”. Mereka tidak membantah angka-angka dalam laporan itu.[]
Diperbarui pada ( 15 Maret 2024 )