BNOW ~ Pemerintah India akan menutup ratusan madrasah di negara bagian Assam yang terletak di timur laut India. Penutupan ini sejalan dengan pengesahan rancangan undang-undang terbaru oleh pemerintah negara bagian Assam pada Rabu, 30 Desember 2020.
Pemerintah beralasan penutupan dilakukan karena sekolah-sekolah Islam tersebut menerapkan kurikulum pendidikan di bawah standar.
Alasan ini dikritik oposisi setempat dan dinilai mencerminkan sikap anti-Muslim oleh pemerintah di negara mayoritas Hindu tersebut.
Politisi oposisi mengatakan langkah itu merupakan sebuah serangan terhadap Muslim. “Idenya adalah untuk memusnahkan Muslim,” ujar Wajed Ali Choudhury, anggota parlemen dari partai oposisi di kongres.
Lebih dari 700 madrasah akan ditutup mulai 1 April 2021 setelah undang-undang disetujui Gubernur Assam. Ratusan madrasah tersebut akan dikonversi menjadi sekolah umum.
“Kami membutuhkan lebih banyak dokter, petugas polisi, birokrat, dan guru, dari komunitas Muslim minoritas daripada imam untuk masjid,” ujar menteri pendidikan negara bagian, Himanta Biswa Sarma yang juga politisi dari partai berkuasa, Bharatiya Janata.
Bharatiya Janata adalah partai nasionalis Hindu yang menyokong Perdana Menteri India Narendra Modi. Assam salah satu negara bagian yang dikuasai Bharatiya.
Berdasarkan regulasi terbaru itu, Dewan Pendidikan Madrasah Negeri di Assam juga bakal dibubarkan. Namun gaji dan tunjangan para guru serta tenaga kependidikan lainnya tetap diberikan.
Undang-undang penghapusan madrasah dinilai sebagai upaya “memfasilitasi sistem pendidikan sekuler” di Assam. Karena, kata Sarma, pendidikan di madrasah tidak dapat mempersiapkan siapa pun untuk “kebutuhan duniawi”.
Sarma menyatakan pemerintah akan segera memperkenalkan RUU lain untuk mengatur madrasah swasta lainnya.
“Kami sedang dalam proses menyusun RUU di mana madrasah Qawmi (swasta) harus didaftarkan ke pemerintah negara bagian. Mereka akan didaftarkan jika mengajarkan sains, matematika, dan lain-lain bersama dengan pendidikan agama.”
Namun, regulasi tersebut tidak menyebutkan penutupan pusat pendidikan Veda. Sebelumnya Sarma mengatakan lembaga pendidikan Hindu juga akan ditutup karena pemerintah tidak dapat membiayai pendidikan agama.
Bahasa Arab
Anggota kongres Nurul Huda mengatakan madrasah-madrasah di Assam selama ini mengajarkan bahasa Arab selain mata pelajaran umum lainnya.
Dampak dari belajar bahasa Arab, kata dia, banyak anak muda India mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan di negara-negara Arab. “Dan mereka berkontribusi pada perekonomian India dengan mengirimkan devisa.”
Rekan separtainya, Sherman Ali Ahmed mengatakan belajar bahasa Arab akan membuka peluang kerja di 52 negara. “Sudah banyak umat Hindu dari negara bagian lain seperti Kerala mendapatkan uang dengan bekerja di tempat-tempat seperti itu.”
Undang-undang tersebut juga dinilai akan mengubah situasi Assam. “Undang-undang ini ditujukan untuk polarisasi suara [pemilih]di jalur agama,” tukas anggota kongres lainnya, Kamalakhya Dey Purkayastha.
Padahal, tambah dia, Narendra Modi sebelumnya menyarankan modernisasi madrasah dan tidak menghapusnya.[]
Diperbarui pada ( 21 Maret 2024 )